SELATPANJANG (RRN) - Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai sangat lamban. Bahkan, mereka nekat tidak melaksanakan pembangunan fisik pada triwulan pertama dan kedua. Ini membuat pihak legislatif merasa sangat kecewa.
Komisi C DPRD Kepulauan Meranti yang membidangi kesehatan dan pendidikan menanyakan progres pembangunan di Disdik Meranti untuk triwulan satu dan dua, namun diketahui tidak berjalan sama sekali.
"Kita sempat menanyakan kenapa progres 0,0 persen, alasannya waktu itu PPTK-nya mengundurkan diri. Anehnya kenapa tidak langsung digantikan," ujar Basiran, anggota komisi C, Kamis (29/10/2015).
Selain itu, Disdik juga sempat berdalih dengan tidak adanya pembangunan fisik triwulan satu dan dua disebabkan rasionalisasi anggaran.
Basiran menyadari, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kepulauan Meranti memang perlu mendapat perhatian yang ekstra.
"Masalah pendidikan di sini sangat komplit. Dimana banyak meubeller yang hancur, kondisi ruang kelas dan WC yang perlu diperbaiki dan rehabilitasi, baik ringan, maupun berat," ujar Basiran lagi.
Sementara itu, kepada Komisi C, Disdikbud sempat berjanji dimana pembangunan yang sifatnya proyek PL akan direalisasi pada anggaran perubahan.
Satu kinerja di Disdikbud Kepulauan Meranti yang terungkap dan mendapat sorotan adalah adanya pencairan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan biaya konsultan perencanaan dicairkan, sementara pembangunan fisik tidak dikerjakan sama sekali.
Kondisi itu terungkap ketika Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Muzamil, berbincang-bincang dengan sejumlah awak media. Politisi dari fraksi Demokrat ini mengatakan berdasarkan laporan dari Disdikbud yang disampaikan ke pihak legislatif, setelah dicermati ternyata ada pencairan SPPD dan biaya konsultan perencanaan yang dicairkan.
"Kita lihat laporan progres pembangunan di Disdikbud, SPPD dan biaya konsultan perencanaan dibayarkan, sementara pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan sama sekali," kata Muzamil dengan nada kesal.
Diakui Muzamil, secara aturan boleh itu dilakukan, namun dengan tidak adnya pembangunan fisik, secara etika tidak baik.
"Secara etika ini sangat tidak terpuji," ujar Ketua Demokrat Meranti itu
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Iqaruddin MSi mengatakan akan memanggil dinas-dinas yang kinerjanya buruk. Sekda mengakui, komunikasi internal antara pimpinan dengan pihak Disdikbud juga tidak begitu intens.
"Nanti kita panggil mereka. Sejauh ini komunikasi yang dijalin juga tidak maksimal. Kita juga menyayangkan hal ini terjadi," ujar Sekda. (hal/fn)